Database Peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan OJK. Secara khusus dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum secara mudah, cepat dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal OJK maupun masyarakat. d. bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas; UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945: Dokumen Peraturan : Tentang Website. Website Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang Bisnis.com, JAKARTA – Real Estate Indonesia (REI) kembali meminta pemerintah untuk memperjelas kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagai pengganti Izin Mendirikan Bangunan atau IMB. Ketua Umum DPP REI Paulus Totok Lusida mengatakan bahwa penerapan kebijakan PBG sebagai pengganti IMB membuat pengembang tidak bisa membangun. Real properti mewakili jumlah yang besar dari kekayaan di dunia, dan penilaiannya merupakan hal yang fundamental dalam kelangsungan pasar properti dan keuangan secara nasional dan global. Real properti perlu dibedakan dari jenis properti lainnya yaitu personal properti, perusahaan badan usaha (business ) dan Hak Kepemilikan Finansial Setelah Berlakunya Undang-undang Pokok Agraria O l e h Abdul Hamid Usman Dosen Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, Jalan Jenderal Ahmad Yani, 13 Ulu, Palembang, 30263, Indonesia. HP. 08127851044 E-mail: abdulhamidusman1163@gmail.com Naskah diterima:3 Juni, Disetujui: 10 Juni, Diterbitkan:29 Juni 2020 ABSTRACT Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (disingkat UU Ciptaker atau UU CK) adalah undang-undang di Indonesia yang telah disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 oleh DPR RI dan diundangkan pada 2 November 2020 dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan Asosiasi Real Estate Indonesia (REI) Provinsi Sulawesi Tengah menyatakan pengembang perumahan harus memperhatikan hak konsumen sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan ANTARA News sulteng ekonomi dan keuangan oYW6rtR.